Arsip Blog

Lulusan Sarjana Hukum Diprioritaskan Menjadi Pegawai Negeri

Meski pemerintah akan memprioritaskan penerimaan pegawai yang punya latar belakang sarjana hukum, namun kuotanya belum ditentukan. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini belum membentuk panitia bersama untuk penerimaan pegawai lulusan hukum ini. Dipastikan juga, rekrutmen CPNS berlatar belakang sarjana hukum dimaksud belum bisa dilakukan tahun ini.  “Belum ada penentuan kuotanya. Dan tahun ini kayaknya belum bisa dilakukan,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat dihubungi.

Mengapa belum bisa tahun ini? Menurut dia, karena pemerintah masih dihadapkan dengan penyelesaian masalah honorer tertinggal. Dia memprediksikan, fokus penerimaan pegawai hukum dilaksanakan tahun depan. “Kemungkinan besar nanti mulai tahun depan. Karena pemerintah masih harus membentuk tim penerimaan dulu,” ujarnya.

Nantinya, para pegawai yang diterima itu akan ditempatkan di instansi-instansi hukum seperti Pengadilan Tipikor, KPK, dan lain-lain. Mengenai seleksinya, Tumpak mengatakan akan dipegang oleh pusat. Ini karena penempatan berlatar belakang sarjana hukum ini akan disebar di seluruh Indonesia. “Kalau daerah yang pegang, nanti hanya diutamakan putra daerah saja. Lain kalau pusat, bisa ditempatkan di semua daerah, tergantung kebutuhan,” terangnya.

Seperti diketahui, Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah memprioritaskan penerimaan pegawai hukum.  Khusus rekrutmen pegawai ini akan dibentuk panita bersama dari Kemenpan-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menargetkan kalau tidak bisa dilakukan tahun ini, akan dilaksanakan tahun depan. (esy/jpnn)

      Download Latihan Soal CPNS 2011-2012

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Iklan

Pegawai Tidak Tetap (PTT) Protes Dengan Bakar Baju Dinas

Puluhan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sulbar kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan nasib karena belum diangkat menjadi CPNS.  Kemarin, mereka berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulbar dengan membakar baju dinas dan menutup mulut menggunakan lakban. Mereka menilai, pengabdian yang dilakukan selama ini tidak kunjung dihargai dan diapresiasi secara serius oleh Pemprov Sulbar. “Ini sebagai bukti kekecewaan kami yang tidak kunjung diberi kejelasan informasi soal proses pengangkatan PTT ini,” kata Koordinator PTT Sulbar, Mahyuddin, Kamis, 5 Mei.

Dia menyampaikan jika penantian selama ini sudah hampir berada diambang batas kesabaran mereka. Apalagi Jumat, hari ini, Pemprov Sulbar merencanakan pembagian Surat Keputusan (SK) bagi CPNS umum yang dinyatakan lulus dalam formasi 2010 lalu bertempat di salah satu hotel di Mamuju. “Seharusnya Pemprov Sulbar memperhatian dulu nasib kami sebelum memproses CPNS umum. Makanya besok (hari ini, red) kami bermaksud memboikot penyerahan SK itu oleh Gubernur,” ujarnya.

Di kantor DPD Sulbar, pengunjuk rasa diterima anggota DPD Muh Asri Anas dan Hj Mulyana Isham yang memang membidangi soal kepegawaian. Dalam kesempatan itu Asri mengaku menyayangkan sikap Pemprov Sulbar lantaran sejak mencuatnya kasus PTT di Sulbar hingga saat ini, belum pernah sekali pun disampaikan ke anggota DPD.

Namun dalam kapasitanya selaku anggota DPD, katanya, tetap mengkoordinasikan persoalan ini dengan kementerian terkait. Walau diakui Asri jika persoalan PTT sudah dijanjikan tuntas secara nasional pada 2012 mendatang. Menurutnya, itu tidak mesti ditunggu jika memang ada mekanisme yang bisa ditempuh Pemprov Sulbar dan pihak terkait lainnya soal kejelasan nasib PTT ini. “Kalau ini bisa diselesaikan dengan cepat kenapa mesti menunggu 2012. Misalnya dengan jalur politis,” sebutnya. “Persoalan ini sudah saya koordinasikan dengan BKD Provinsi. Informasinya di pusat persoalan PTT sudah rampung sisa diselesaikan di tingkat Kanreg IV,” ujarnya. (nur) -fajar

Kumpulan Latihan Soal CPNS 2011-2012

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Potret Kinerja Pegawai negeri sipil Indonesia

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sambas diminta meningkatkan disiplinnya, terutama dalam mematuhi jadwal masuk dan pulang kerja. Pasalnya, banyak PNS yang tidak memperhatikan jam kerja, masuk siang, dan pulang lebih awal. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta tegas.
“Sangat memprihatinkan kondisinya. Harusnya PNS disipilin agar dapat melayani masyarakat dengan baik,” ujar Anggota DPRD Sambas Tjong Tjihok.Sebagian SKPD pada pukul 08.00 WIB hari kerja, menurut pengamatan dia, masih sepi dan belum semua aparatur yang masuk kantor. Bahkan pada pukul 09.00 WIB, PNS baru berdatangan ke kantor. Hal ini jelas mengecewakan masyarakat. Apalagi pada hari Jumat, usai salat jumat, kantor di bawah naungan Pemkab Sambas cenderung sepi. “Bagaimana pelayanan dan kinerja maksimal kalau masuk saja siang dan pulangnya awal?” keluh Bruno, sapaan akrabnya.
Anggota DPRD dari Selakau ini meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sambas memberi sanksi kepada PNS yang kurang disipilin tersebut sesuai aturan. Pasalnya dia khawatir hal ini akan berlarut jika tidak segera ditindak tegas. “BKD mesti mengambil sikap. Kondisi ini sudah lama terjadi dan kalau dibiarkan semakin parah,” katanya.Tidak hanya itu, banyak PNS yang ternyata masih bersantai saat di kantor. Padaha, menurut Bruno, banyak yang dapat dikerjakan saat di kantor. Disayangkan dia karena seorang PNS biasanya beralasan tidak ada kerjaan di kantor yang membuat mereka santai. “Itu mengada-ada, pasti ada kerjaan yang harus diselesaikan di kantor,” ucapnya.
Pelaksanatugas (Plt) Kepala BKD Sambas Suhaimi ditemui secara terpisah mengatakan bahwa jam kerja SKPD di lingkungan Pemkab Sambas adalah pukul 07.00 – 15.00 WIB. Walau demikian, dia mengaku masih ada toleransi bagi PNS yang berada di luar kota atau berdomisili di Singkawang. Karena memang tidak sedikit PNS Sambas yang tempat tinggalnya di Singkawang. “Tapi toleransinya tidak begitu lama, jam 08.00 sudah (harus) ada di kantor,” jelasnya.
Dia berjanji akan berupaya menertibkan jadwal masuk dan disiplin PNS tersebut. Beberapa waktu lalu Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Pemkab Sambas telah membuat surat imbauan kepada SKPD untuk apel pagi dan sore, agar PNS masuk dan pulang serentak. “Kami akan berusaha menertibkan dan menegakan disiplin sesuai aturan,” janjinya.
Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian, Suhaimi memaparkan bahwa penindakan dan pemberian sanksi bagi PNS dilakukan berjenjang. Tidak semuanya langsung ke BKD. Atasan langsung pada instansi yang bersangkutan berdinas, menurut dia, dapat memberikan sanksi. “Tidak semuanya lantas BKD yang memberi sanksi. Dilakukan berjenjang mulai dari atasan langsung.

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Perbankan syariah butuh 40 ribu pegawai tahun 2011

Seiring dengan pertumbuhan bank syariah di tanah air, Bank Indonesia (BI) memprediksi tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor ini. “Sepanjang 2011 ini, akan ada tambahan proyeksi SDM syariah cukup besar, yaitu 40 ribu dari berbagai bidang,” ucap Halim Alamsyah, Deputi Guberbur BI, dalam acara Bank Indonesia Annual Seminar International Islamic Finance, kepada wartawan, Rabu (20/4).

Sementara itu, Rizqullah Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mengatakan, perlu adanya penambahan pegawai. Saat ini, pegawai di BNI Syariah baru sekitar 1.000 orang. Jumlahnya masih kalah jauh dari induk usaha PT Bank BNI (BBNI) yang memiliki 16 ribu pegawai.

Rizqullah bilang, level pegawai yang dibutuhkan oleh BNI Syariah diantaranya bidang pengembangan produk syariah, analis pembiayaan dan pengelola pembiayaan, dan pemasaran. Menurutnya, dengan penambahan pegawai sesuai dengan kualitasnya dapat lebih mudah mengembangkan bisnis.

Terkait dengan kasus pembobolan oleh oknum pegawai di Citibank Indonesia, boss BNI Syariah ini mengatakan, perlunya pengembangan internal control yang dimulai dari masing-masing pegawai. Bentuknya, bisa penanaman moral dan pendidikan agama yang kuat pada pegawai.

“Jadikan pekerjaan itu ibadah,” tambah Rizqullah. Selain itu, BNI Syariah juga melakukan evaluasi pegawai dan memantau transaksi harian yang dilakukan setiap hari.

Jika Anda ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Anda, mohon cantumkan link aktif menuju artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut. Ketentuan lebih lengkap silakan simak   Terms of Use

Kumpulan Soal Ujian CPNS

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Pegawai Pajak Yang Terlibat Gratifikasi Sudah Dipecat

Kementerian keuangan sudah menjatuhkan sanksi kepada tujuh pegawainya yang terlibat gratifikasi. Inspektur Bidang Investigasi  Hadi Rudjito ditemui di ruang kerjanya Rabu (20/4) menuturkan beberapa dari tujuh pegawai sudah dipecat. Salah satunya pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.   Hadi tidak mau menyebutkan nama ketujuh pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat gratifikasi itu. Termasuk besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.  “Kasihan juga dengan mereka, dan mereka sudah mendapat ganjarannya,” kata Hadi.

Sebelumnya Inspektorat Jenderal mengungkapkan bahwa tujuh pegawai Kementerian Keuangan terbukti menerima gratifikasi. Mereka terdiri atas satu pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta enam pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Inspektorat mengusulkan supaya ketujuh orang itu dipecat.

Skandal ini terungkap setelah ada laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan 62 transaksi keuangan mencurigakan milik pegawai Kementerian Keuangan dan Pengadilan Pajak. Dalam berkas yang diterima sepanjang 2007-2011, terdapat dua sampai tiga transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh orang yang sama.

Dua di antara enam pegawai pajak yang diperiksa Inspektorat Jenderal telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu. Meski begitu kemarin Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Jasin mengatakan belum mengetahui adanya laporan dua pegawai pajak dalam kasus gratifikasi itu.

Menanggapi ini, Hadi Rudjito menyebutkan inspektorat jenderal telah mengirimkan berkas itu ke KPK tahun lalu. “Tadi mereka (KPK) menghubungi kami dan sudah dijawab, “ katanya. 

Hadi memaklumi KPK memiliki kesibukan yang sangat padat sehingga dua berkas tersebut terlupakan. “Keduam nilainya tidak seberapa dibanding yang ditangani KPK yang nilainya miliaran rupiah,” kata Hadi.
Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati  mengatakan Kementerian  akan terus melanjutkan penyelidikan terhadap temuan PPATK. “Kami pelajari lagi, dan kalau terbukti bersalah akan ditindak pidana,” tutur Any. Selain itu Kementerian Keuangan tidak akan segan memecat pegawai yang terbukti terlibat tindakan melawan hukum. 

Kumpulan Soal Ujian CPNS

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Pegawai Honorer Jadi Korban Penipuan

Sebanyak 15 orang pegawai honorer daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi korban penipuan dengan janji akan diangkat sebagai pegawai tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka menyetor uang Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per orang melalui rekening Bank BNI atas nama orang tertentu. Sebelumnya para korban ditelepon oleh seorang yang mengaku sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Mharta Wara Kusuma.

“Pelaku menjanjikan segera mengangkat kami sebagai PNS,” kata salah seorang korban yang enggan menyebutkan identitasnya. Para korban penipuan kemudian melaporkan kasus tersebut kepada BKD Sidoarjo. Laporan juga akan segera disampkaikan kepada Kepolisian Resor Sidoarjo.

Sang korban mengatakan, kasus tersebut terpaksa dibuka agar kejadian serupa tak dialami oleh tenaga honorer lainnya.

Sekretaris BKD Sidoarjo Mharta Wara Kusuma meminta agar seluruh pegawai honorer tidak begitu saja percaya jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku dirinya.

Mharta memastikan namanya sengaja dicatut. Apalagi pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming memasukkan dalam data base tenaga honorer untuk segera diangkat menjadi PNS.

Menurut Mharta, proses rekruitmen calon PNS melalui mekanisme yang benar, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Tidak ada uang suap maupun uang pelicin,” ujarnya.

Kumpulan Soal Ujian CPNS

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Pegawai Honorer Jadi Korban Penipuan

Sebanyak 15 orang pegawai honorer daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi korban penipuan dengan janji akan diangkat sebagai pegawai tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka menyetor uang Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per orang melalui rekening Bank BNI atas nama orang tertentu. Sebelumnya para korban ditelepon oleh seorang yang mengaku sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Mharta Wara Kusuma.

“Pelaku menjanjikan segera mengangkat kami sebagai PNS,” kata salah seorang korban yang enggan menyebutkan identitasnya. Para korban penipuan kemudian melaporkan kasus tersebut kepada BKD Sidoarjo. Laporan juga akan segera disampkaikan kepada Kepolisian Resor Sidoarjo.

Sang korban mengatakan, kasus tersebut terpaksa dibuka agar kejadian serupa tak dialami oleh tenaga honorer lainnya.

Sekretaris BKD Sidoarjo Mharta Wara Kusuma meminta agar seluruh pegawai honorer tidak begitu saja percaya jika menerima telepon dari seseorang yang mengaku dirinya.

Mharta memastikan namanya sengaja dicatut. Apalagi pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming memasukkan dalam data base tenaga honorer untuk segera diangkat menjadi PNS.

Menurut Mharta, proses rekruitmen calon PNS melalui mekanisme yang benar, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Tidak ada uang suap maupun uang pelicin,” ujarnya.

Kumpulan Soal Ujian CPNS

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Mengapa menjadi Seorang Pengusaha?

Bosan jadi pegawai ? kenapa gak coba jadi pengusaha.
Jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 0.2%. Padahal syarat menjadi negara maju, minimal 2% dari jumlah penduduknya adalah pengusaha.
Bandingkan dengan negara tetangga Singapura yang jumlah pengusahanya mencapai 7.2%.
Ada beberapa kendala ketika seseorang ingin membuka sebuah usaha, diantaranya kendala Modal, kalaupun modal ada, mungkin masih bingung dengan jenis usaha apa yang akan dijalankan.

Read the rest of this entry

Lowongan BUMN: Penerimaan Pegawai PT.PLN (Persero) Sistem Informatika (Exp; 4 Juni 2010)

PT. PLN adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan dan merupakan satu-satunya penyedia listrik di Indonesia.

PT PLN (Persero) membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk bergabung dan bertumbuh kembang bersama sebagai pelaksana Sistem informatika di lingkungan PT PLN (Persero).

Syarat-syarat :

  • Lulus D3 atau akan lulus tahun 2010, dengan Program Studi : Manajemen Informatika, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Teknologi Informasi.
  • IPK > 2,60
  • TOEFL > 350 atau TOEIC = 400, dibuktikan dengan sertifikat
  • Kelahiran tahun 1988 dan sesudahnya.
  • Berbadan sehat dan tidak buta warna.
  • Sanggup ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero)

Untuk melamar lowongan ini, silahkan klik link berikut ini:

Pengumuman Rekruitmen Pegawai Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
( LPDB-KUMKM )

PENGUMUMAN
Nomor : 001/Pum/Dir.2.3/2010

TENTANG
REKRUTMEN PEGAWAI LPDB-KUMKM TA 2010

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) membutuhkan Putera dan Puteri Indonesia yang memiliki idealisme, jujur dan berdedikasi untuk duduk dalam posisi :

  1. Staf Divisi Perencanaan
    1. Pendidikan minimal S1 di bidang ekonomi dan ilmu sosial yang relevan
    2. Diutamakan mempunyai pemahaman mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
    3. Mempunyai pengetahuan di bidang perencanaan dan memahami salah satu metode perencanaan
    4. Mempunyai kemampuan di bidang pengumpulan dan analisa data
    5. Mempunyai kemampuan dan pemahaman mengenai perencanaan yang berorientasi bisnis
    6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, khususnya MS Office (word, excel dan power point)
    7. Usia maksimal 30 tahun

Read the rest of this entry

Pengumuman Penerimaan Pegawai PT PLN (Persero)

PENGUMUMAN
PENERIMAAN PEGAWAI PT PLN (PERSERO)
KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2010

==================================================

Kembangkan potensi dan kompetensi saudara dengan bergabung bersama

PT PLN (Persero) melalui rekrutmen pegawai yang dilaksanakan bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS )

Posisi jabatan dan Program Studi yang diperlukan :

POSISI JABATAN
JURUSAN

Tingkat S1

  • ED (Assistant Engineer/Assistant Operator di bidang Distribusi Tenaga Listrik)
  • Teknik Sistem Tenaga
  • Teknik Pengaturan
  • ES (Assistant Engineer/Assistant Operator di bidang Sistem Operasi Tenaga Listri)
  • Teknik Sistem Tenaga
  • Teknik Pengaturan

 

Read the rest of this entry

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TAHUN 2009

PENGUMUMAN
Nomor : KP.01.02/31.03-KKH/VII/2009

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
TAHUN 2009

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3), untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKOSURTANAL dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Read the rest of this entry

Gaji PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan Naik 5 Persen

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun dalam RAPBN 2010 mendatang. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 persen dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 persen.

"Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13," kata Presiden SBY dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Luar Biasa, Senin (3/8) di Gedung DPR, Jakarta.

Read the rest of this entry

Pegawai Honorer Depkeu: Kejamnya Ibukota Tak Sekejam Sri Mulyani

Sekitar 200 pegawai honorer Departemen Keuangan (Depkeu) menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka menilai Menkeu Sri Mulyani lebih kejam dari ibukota Jakarta.
‘Kejamnya ibukota tak sekejam Ibu Sri Mulyani’. Demikian tulisan salah satu poster yang diusung mereka menyitir judul salah satu film lawas yang diperankan Ateng dan Iskak, ‘Kejamnya Ibu Tiri Tak Sekejam Ibukota’.

Read the rest of this entry

Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Ratusan Pegawai Honorer Depkeu Demo

Gara-gara tidak kunjung diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil (PNS), sekitar 200 pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) akan melakukan aksi demo besar-besaran. Mereka menilai pemerintah SBY-JK ingkar janji.
"Para tenaga honorer itu telah bekerja minimal 3 tahun, bahkan ada yang bekerja selama 30 tahun," kata pengacara publik LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (29/30/2009).

Read the rest of this entry

Hore… Gaji Ke-13 Segera Dibayarkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan segera membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai negeri, baik sipil, maupun   militer                                         , termasuk para pensiunan pada pertengahan Juni ini atau paling lambat awal Juli 2009.

"Gaji ke-13 sudah ada alokasi dananya, peraturan pemerintah (PP)-nya sudah terbit, saya upayakan supaya bisa keluar pada Juni ini juga," kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo saat ditemui di Gedung Depkeu Jakarta, Jumat (12/6).

Read the rest of this entry

DAFTAR PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI TERTULIS (TPA) PENERIMAAN PEGAWAI KANWIL PALEMBANG TAHUN 2009

Panitia Penerimaan Pegawai Perum Pegadaian Kanwil Perum Pegadaian Palembang Tahun
2009, dengan ini mengumumkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bahwa nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Tertulis dan berhak untuk
mengikuti Seleksi Psikotes adalah sebagaimana terlampir;
2. Seleksi Psikotes dilakukan pada Hari SABTU, 6 Juni 2009, mulai Pukul 08.00 WIB s.d.
selesai;

Read the rest of this entry