Arsip Blog

Lulusan Sarjana Hukum Diprioritaskan Menjadi Pegawai Negeri

Meski pemerintah akan memprioritaskan penerimaan pegawai yang punya latar belakang sarjana hukum, namun kuotanya belum ditentukan. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini belum membentuk panitia bersama untuk penerimaan pegawai lulusan hukum ini. Dipastikan juga, rekrutmen CPNS berlatar belakang sarjana hukum dimaksud belum bisa dilakukan tahun ini.  “Belum ada penentuan kuotanya. Dan tahun ini kayaknya belum bisa dilakukan,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat dihubungi.

Mengapa belum bisa tahun ini? Menurut dia, karena pemerintah masih dihadapkan dengan penyelesaian masalah honorer tertinggal. Dia memprediksikan, fokus penerimaan pegawai hukum dilaksanakan tahun depan. “Kemungkinan besar nanti mulai tahun depan. Karena pemerintah masih harus membentuk tim penerimaan dulu,” ujarnya.

Nantinya, para pegawai yang diterima itu akan ditempatkan di instansi-instansi hukum seperti Pengadilan Tipikor, KPK, dan lain-lain. Mengenai seleksinya, Tumpak mengatakan akan dipegang oleh pusat. Ini karena penempatan berlatar belakang sarjana hukum ini akan disebar di seluruh Indonesia. “Kalau daerah yang pegang, nanti hanya diutamakan putra daerah saja. Lain kalau pusat, bisa ditempatkan di semua daerah, tergantung kebutuhan,” terangnya.

Seperti diketahui, Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah memprioritaskan penerimaan pegawai hukum.  Khusus rekrutmen pegawai ini akan dibentuk panita bersama dari Kemenpan-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menargetkan kalau tidak bisa dilakukan tahun ini, akan dilaksanakan tahun depan. (esy/jpnn)

      Download Latihan Soal CPNS 2011-2012

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Iklan

Potret Kinerja Pegawai negeri sipil Indonesia

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sambas diminta meningkatkan disiplinnya, terutama dalam mematuhi jadwal masuk dan pulang kerja. Pasalnya, banyak PNS yang tidak memperhatikan jam kerja, masuk siang, dan pulang lebih awal. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta tegas.
“Sangat memprihatinkan kondisinya. Harusnya PNS disipilin agar dapat melayani masyarakat dengan baik,” ujar Anggota DPRD Sambas Tjong Tjihok.Sebagian SKPD pada pukul 08.00 WIB hari kerja, menurut pengamatan dia, masih sepi dan belum semua aparatur yang masuk kantor. Bahkan pada pukul 09.00 WIB, PNS baru berdatangan ke kantor. Hal ini jelas mengecewakan masyarakat. Apalagi pada hari Jumat, usai salat jumat, kantor di bawah naungan Pemkab Sambas cenderung sepi. “Bagaimana pelayanan dan kinerja maksimal kalau masuk saja siang dan pulangnya awal?” keluh Bruno, sapaan akrabnya.
Anggota DPRD dari Selakau ini meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sambas memberi sanksi kepada PNS yang kurang disipilin tersebut sesuai aturan. Pasalnya dia khawatir hal ini akan berlarut jika tidak segera ditindak tegas. “BKD mesti mengambil sikap. Kondisi ini sudah lama terjadi dan kalau dibiarkan semakin parah,” katanya.Tidak hanya itu, banyak PNS yang ternyata masih bersantai saat di kantor. Padaha, menurut Bruno, banyak yang dapat dikerjakan saat di kantor. Disayangkan dia karena seorang PNS biasanya beralasan tidak ada kerjaan di kantor yang membuat mereka santai. “Itu mengada-ada, pasti ada kerjaan yang harus diselesaikan di kantor,” ucapnya.
Pelaksanatugas (Plt) Kepala BKD Sambas Suhaimi ditemui secara terpisah mengatakan bahwa jam kerja SKPD di lingkungan Pemkab Sambas adalah pukul 07.00 – 15.00 WIB. Walau demikian, dia mengaku masih ada toleransi bagi PNS yang berada di luar kota atau berdomisili di Singkawang. Karena memang tidak sedikit PNS Sambas yang tempat tinggalnya di Singkawang. “Tapi toleransinya tidak begitu lama, jam 08.00 sudah (harus) ada di kantor,” jelasnya.
Dia berjanji akan berupaya menertibkan jadwal masuk dan disiplin PNS tersebut. Beberapa waktu lalu Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Pemkab Sambas telah membuat surat imbauan kepada SKPD untuk apel pagi dan sore, agar PNS masuk dan pulang serentak. “Kami akan berusaha menertibkan dan menegakan disiplin sesuai aturan,” janjinya.
Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian, Suhaimi memaparkan bahwa penindakan dan pemberian sanksi bagi PNS dilakukan berjenjang. Tidak semuanya langsung ke BKD. Atasan langsung pada instansi yang bersangkutan berdinas, menurut dia, dapat memberikan sanksi. “Tidak semuanya lantas BKD yang memberi sanksi. Dilakukan berjenjang mulai dari atasan langsung.

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL TAHUN 2009

PENGUMUMAN
Nomor : KP.01.02/31.03-KKH/VII/2009

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
TAHUN 2009

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3), untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKOSURTANAL dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Read the rest of this entry

Hore… Gaji Ke-13 Segera Dibayarkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan segera membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai negeri, baik sipil, maupun   militer                                         , termasuk para pensiunan pada pertengahan Juni ini atau paling lambat awal Juli 2009.

"Gaji ke-13 sudah ada alokasi dananya, peraturan pemerintah (PP)-nya sudah terbit, saya upayakan supaya bisa keluar pada Juni ini juga," kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo saat ditemui di Gedung Depkeu Jakarta, Jumat (12/6).

Read the rest of this entry