Arsip Blog

Lulusan Sarjana Hukum Diprioritaskan Menjadi Pegawai Negeri

Meski pemerintah akan memprioritaskan penerimaan pegawai yang punya latar belakang sarjana hukum, namun kuotanya belum ditentukan. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini belum membentuk panitia bersama untuk penerimaan pegawai lulusan hukum ini. Dipastikan juga, rekrutmen CPNS berlatar belakang sarjana hukum dimaksud belum bisa dilakukan tahun ini.  “Belum ada penentuan kuotanya. Dan tahun ini kayaknya belum bisa dilakukan,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat dihubungi.

Mengapa belum bisa tahun ini? Menurut dia, karena pemerintah masih dihadapkan dengan penyelesaian masalah honorer tertinggal. Dia memprediksikan, fokus penerimaan pegawai hukum dilaksanakan tahun depan. “Kemungkinan besar nanti mulai tahun depan. Karena pemerintah masih harus membentuk tim penerimaan dulu,” ujarnya.

Nantinya, para pegawai yang diterima itu akan ditempatkan di instansi-instansi hukum seperti Pengadilan Tipikor, KPK, dan lain-lain. Mengenai seleksinya, Tumpak mengatakan akan dipegang oleh pusat. Ini karena penempatan berlatar belakang sarjana hukum ini akan disebar di seluruh Indonesia. “Kalau daerah yang pegang, nanti hanya diutamakan putra daerah saja. Lain kalau pusat, bisa ditempatkan di semua daerah, tergantung kebutuhan,” terangnya.

Seperti diketahui, Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah memprioritaskan penerimaan pegawai hukum.  Khusus rekrutmen pegawai ini akan dibentuk panita bersama dari Kemenpan-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menargetkan kalau tidak bisa dilakukan tahun ini, akan dilaksanakan tahun depan. (esy/jpnn)

      Download Latihan Soal CPNS 2011-2012

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS

Iklan

Mendiknas Menjamin Para Dosen dan Guru Honorer Menjadi CPNS Tahun 2011

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2011 ini. Mendiknas menyatakan, setiap tahunnya selalu ada formasi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Karena itu,Nuh meminta agar para guru honorer tidak khawatir, terutama terkait belum berubahnya status kepegawaian. Selama ini, ujarnya, pemerintah selalu membuka lowongan PNS untuk yang baru lulus dan pengangkatan pengajar yang selama ini sudah dipekerjakan oleh instansi pemerintah. Namun, jelas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, pengangkatan guru honorer tetap harus mengacu pada beberapa persyaratan.Terutama, berdasarkan Undang- Undang (UU) No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guru honorer agar dapat diangkat PNS adalah kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma (D4). “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik,kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” tegas Nuh di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Jakarta, kemarin. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini mengatakan, persyaratan itu merupakan prinsip dasar pengangkatan guru honorer.

Meski Kemendiknas menghargai tuntutan kesejahteraan guru honorer, pengangkatan itu tidak dapat otomatis dilakukan. Berbeda dengan sebelum adanya UU Guru dan Dosen, di mana pengangkatan guru honorer menjadi PNS dapat dengan mudah dilakukan tanpa ada kualifikasi. Berdasarkan data Kemendiknas, pengangkatan guru honorer menjadi PNS tidak akan melewati tenggat waktu 2015. Sebab, tahun itu semua guru sudah harus bersertifikasi dan bergelar S1 ataupun D4.Meski demikian, menurut Mendiknas, pengangkatan tidak dapat dilakukan sekaligus pada tahun yang sama. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengungkapkan,Kemendiknas akan menaikkan kuota sertifikasi guru pada 2011 ini menjadi 50%, atau sebesar 300.000 dari 200.000 orang. Untuk memperlancar proses itu, maka anggaran tunjangan profesi pada 2015 juga dinaikkan menjadi Rp60 triliun. Sertifikasi guru, jelas Fasli, sangat berguna untuk mengambil tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Pada 2007, tunjangan profesi telah disalurkan dari pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing guru penerima.

Sedangkan pada 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing dinas pendidikan provinsi. Kemudian,mulai 2010 tunjangan profesi bagi sebagian guru PNS daerah dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor Dinas Pendidikan kabupaten/kota masingmasing. Sebelumnya Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.000 orang. Kemudian, pada 2012 jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS mencapai 720.000 orang. Sementara itu, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menilai, perhatian pemerintah terhadap guru honorer sangat rendah.

Sebab, hingga kini masih ada ratusan ribu guru yang berstatus honorer. Banyaknya jumlah guru honorer yang belum diangkat ini disebabkan kekacauan data administrasi yang dimiliki pemerintah. “Seharusnya, pengangkatan itu dapat dilakukan pada tahun lalu namun tenggat waktu pendataan yang sedianya harus selesai Agustus 2010 terpaksa molor hingga tahun ini,” tegasnya. Ref : neneng zubaidah-sindo

Kumpulan Latihan Soal CPNS 2011-2012

Download Soal Soal Latihan Ujian CPNS