Arsip Blog

Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON KEPALA PERWAKILAN DAN ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

Ombudsman Republik Indonesia mengun­dang warga negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menempati posisi sebagai:
1 (satu) orang Kepala Perwakilan
3 (tiga) orang Calon Asisten Perwakilan

Untuk wilayah:
1. Provinsi Sulawesi Tengah
2. Provinsi Kalimantan Barat
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Sumatera Barat
6. Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Read the rest of this entry

Iklan

Pemkot Ternate Tidak Terima CPNS Dari Daerah Lain

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara  menolak Pegawai Negeri Sipil dari daerah lain di Malut yang ingin dimutasi ke Pemkot Ternate, karena jumlah PNS sudah terlampau banyak.

“Jumlah PNS di Kota Ternate saat ini tercatat 6000 orang, itu belum termasuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1000 orang,” kata Kabid Diklat dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Ternate Thamrin,  Marsaoly di Ternate, Sabtu.

Jumlah PNS dan PTT di Pemkot Ternate tersebut sudah jauh melampaui kebutuhan ideal PNS di daerah ini, karena sesuai hasil evaluasi dari BKD, jumlah ideal PNS dan PTT di Kota Ternate maksimal 5000 orang.

Read the rest of this entry

BKD Ingatkan PNS dan CPNSD Tegakkan Disiplin

politiksaman.com-Lahat (13/07), Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Lahat, Hermansyah Silin SSOs MM menegaskan, bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat untuk menegakkan disiplin. Bagi CPNSD dan PNS yang kedapatan ‘bolos’ atau dengan sengaja tidak masuk ke kantor, maka akan mendapatkan sangsi berat kedepannya. “Kami sudah menstreshing Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada saat ini untuk bertindak tegas, terutama bagi pegawai daerah yang tidak menunjukkan kualitas dan etos kerja yang terbaik bagi masyarakat, sesuai peran dan fungsinya di lapangan, seperti tidak masuk kerja atau membolos di jam kerja,” ungkap Hermansyah Silin, kemarin (12/07). Untuk sanksi atau hukuman yang akan di jatuhkan, Hermasnyah menegaskan ada beberapa tingkatan, sesuai batasan kesalahan dan pelanggarannya. Seperti mulai dari tindakan teguran, lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan sekalipun. Untuk tindakan pemecatan, di tegaskan Hermansyah, hal bukan tidak mungkin benar-benar akan di terapkannya kedepan, sesuai dengan instruksi Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, yang intinya menginginkan perubahan birokrasi kepemerintahan yang ada.

Read the rest of this entry