Category Archives: Kepegawaian (PNS)

Lowongan CPNS STAIN Kediri Tahun 2010

PENGUMUMAN
No. Sti.8.2/KP.00.3/619/2010

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama no. B.II/1-a/Kp.003/15709/2010 tanggal18 Oktober 2010, maka Kementerian Agama RI unit kerja STAIN Kediri dalam tahun anggaran 2010 menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

Read the rest of this entry

Lowongan CPNS STAIN Kediri Tahun 2010

PENGUMUMAN
No. Sti.8.2/KP.00.3/619/2010

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama no. B.II/1-a/Kp.003/15709/2010 tanggal18 Oktober 2010, maka Kementerian Agama RI unit kerja STAIN Kediri dalam tahun anggaran 2010 menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

Read the rest of this entry

Tunjangan Guru Cair Jelang Idul Fitri

Tunjangan guru yang belum cair tahun ini akan dibayarkan segera sebelum Idul Fitri. Menteri Pendidikan Nasional RI, Prof Dr Muhammad Nuh DEA kepada wartawan mengatakan, dana itu sudah ada dan sudah bisa dibayarkan. Hanya saja ada persoalan internal di Kemenkeu dalam proses pencairannya.

‘’Seharusnya, dari Januari 2010 kemarin sudah bisa dibayarkan, namun sampai bulan Agustus ini belum juga. Setelah ditelusuri, penyebabnya bersamaan dengan penyusunan APBN-P oleh pemerintah,’’ kata Muhammad Nuh, Selasa (25/8) di Pekanbaru.
Terdapat 13 ribu guru yang ada di Riau saat ini, yang tunjangannya belum dibayarkan. Jumlah yang akan dibayarkan bervariasi tergantung pangkat dan golongan masing-masing. M Nuh menyebutkan, persoalan pembayaran tunjangan profesi guru itu tidaklah persoalan mendasar. Kemediknas tidak lari dari tanggung jawab itu. Bahkan dijadwalkan sebelum Idul Fitri nanti, pembayaran tunjangan itu sudah bisa diterima guru.
‘’Saya minta pada pemerintah daerah untuk membantu dalam penyaluran dana ini. Memang dalam pembayarannya, dilakukan dari pusat diserahkan ke daerah. Dan daerahlah yang menyalurkan pada guru,’’ kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Riau Prof Dr Irwan Efendi MSc menambahkan, persyaratan pencairan dana sertifikasi guru yang tertuang dalam Permen Keuangan Nomor 101 tahun 2010, tergolong sangat berat, di mana Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengecekan guru yang sertifikasi meliputi berbagai persyaratannya. ‘’Di meja saya banyak sekali berkas guru yang harus dicek dan ditandatangani, dan belum selesai,’’ kata Irwan.
Hal itu baru satu persyaratan, belum lagi persyaratan lainnya, sehingga sangat menyita waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kata Irwan, jangan pernah beranggapan, jika Disdik menahan dana guru. Dikatakan Irwan, perubahan tersebut diatur dalam mekanisme pembayaran tunjangan yang baru dari Kementerian Keuangan. Jika sebelumnya guru hanya tinggal menunggu tunjangan tersebut ditransfer ke tabungan masing-masing, kali ini guru harus melengkapi beberapa syarat.
‘’Syarat yang harus dipenuhi oleh Disdik dan guru untuk pengajuan pencairan tunjangan kepada Kementerian Keuangan di antaranya harus melengkapi legalisir SK sertifikasi,’’ kata mantan Rektor Umri dan Unilak ini. Tidak hanya itu, guru juga harus mempersiapkan surat keterangan mengajar 24 jam dalam sepekan yang dilegalisir Disdik Riau. Karena saat ini beberapa di antara berkas tersebut masih belum terpenuhi, pengajuan anggaran tunjangan yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah tersebut harus terhambat.
Berhubung keterlambantan informasi ini, berkas pengajuan pencairan tunjangan sertifikasi ini menumpuk di Disdik. Meski begitu, dia juga mengakui bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi di Riau, hampir seluruh provinsi di Indonesia juga belum mendapatkan apa yang seharunya didapatkan. Dan dengan itu, Disdik Riau berjanji akan segera mengusahakan agar pencairan tunjangan tersebut segera terwujud. Meski begitu, hal ini juga menjadi polemik dan Kemendiknas mengusulkan kepada Kemenkeu untuk mencabut serta mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
Pengangkatan Guru Honorer Tetap Sesuai Aturan
Meskipun ada janji Kemendiknas untuk segera mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh daerah di tanah air, namun hendaknya hal itu tidak mengabaikan persyaratan yang tertuang di dalam UU Guru dan Dosen. Salah satu persyaratan pengangkatan guru itu adalah berpendidikan strata 1 (S-1).
‘’Untuk pengangkatan guru melalui jalur tanpa tes itu adalah yang termasuk ke dalam database 2005, dan juga masa pengabdiannya lebih kurang 30 tahun. Namun meskipun tercatat, guru tersebut haruslah S-1,’’ kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh DEA, usai melantik Rektor Unri, Prof Dr Ashaluddin Jalil MS, di Kampus Unri, kemarin.
Nuh menyebutkan, guru yang ingin menjadi PNS hendaknya tidak khawatir. Pasalnya, setiap tahunnya tercatat 250 ribu guru yang pensiun, dan tiap tahun juga formasi untuk guru selalu tersedia. Maka dari itu ikuti saja jalur dan persyaratan yang ada. ‘’Pemerintah tidak memaksakan diri untuk melakukan pengangkatan, karena dalam pengangkatan itu ada aturannya. Dan jika hal itu dilanggar itu sama saja dengan melanggar undang-undang,’’ kata dia.
Walaupun besar harapan guru honorer untuk diangkat menjadi PNS oleh pemerintah, menurut Nuh itu adalah suatu kewajaran. Akan tetapi pemerintah tidak ingin mengabaikan begitu saja amanat dari undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. ‘’Bisa dibayangkan nanti dampaknya seperti apa jika guru yang diangkat itu tidak sesuai dengan kualifikasi dan persyaratannya. Tentunya secara tidak langsung bagi anak didik dan generasi bangsa yang terkena imbasnya,’’ kata dia lagi.

Read the rest of this entry

Kementrian Kesehatan RI Tentang Kenaikan Jabatan Bagi PNS Periode Oktober 2010

SURAT EDARAN
NOMOR : KP. 04. 01. 2. 1.006409 000141
TENTANG
PENYELESAIAN ADMINISTRASI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE OKTOBER 2010

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang penetapan periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil TMT 1 Oktober, dan mengacu Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang batas waktu penerimaan usul Kenaikan Pangkat tiap periode berjalan, serta Keputusan MENPAN bahwa Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dilakukan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode Kenaikan Pangkat maka bersama ini kami sampaikan mekanisme pengusulan dan penyelesaian administrasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat sebagai berikut :

Read the rest of this entry

Peraturan Terbaru Tentang Gaji PNS

PERPRES No.25 Tahun 2010

Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 8 Tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 25 Tahun 2010

Selengkapnya

Read the rest of this entry

Kementerian Luar Negeri RI Selenggarakan Pelatihan di Bidang Pengentasan Kemiskinan Kepada Negara-negara Berkembang di Yogyakarta tanggal 8-13 Juni 2010.

Dalam rangka peningkatan soft diplomasi Indonesia di dunia internasional, Kementerian Luar Negeri Rl bekerjasama sama dengan Colombo Plan akan menyelenggarakan kegiatan "International Training Workshop on Poverty Reduction" di Yogyakarta pada tanggal 8-13 Juni 2010. Kegiatan akan diikuti oleh 13 peserta dari 10 negara anggota Colombo Plan yaitu Bangladesh, Bhutan, Iran, Laos, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam ditambah dengan Timor Leste. Pelatihan direncanakan dibuka oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan akan dihadiri oleh wakil-wakil dari Colombo Plan, instansi terkait serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Read the rest of this entry

Pemerintah Terapkan Seleksi Guru Honorer untuk PNS 2010

Untuk priode tahun 2010, pemerintah akan menerapkan tiga jenis seleksi untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga guru honorer yang belum diangkat, dengan total 946 ribu orang secara nasional.

Anggota Komisi X DPR RI, Wayan Koster, saat menerima rombongan Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) serta Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FKTHSN) Sumut, di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin menyebutkan tiga jenis seleksi itu dilakukan guna pantas diterapkan mengingat besarnya jumlah guru honorer yang akan diproses menjadi PNS.

Read the rest of this entry

Tunjangan Guru Agama Rp.250 ribu, Sertifikasi 1,5 Juta

Guru agama mendapat angin segar. Departemen Agama telah mengajukan anggaran untuk menambah tunjangan bagi 490.264 guru agama se-Indonesia.

Masing-masing guru agama akan mendapatkan tambahan tunjangan sebesar Rp250 ribu setiap bulannya. Anggaran tersebut akan masuk dalam usulan prioritas APBN-P 2010.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Yoyoh Yusroh kepada JPNN, Selasa (9/2) di Jakarta. Yoyoh menerangkan bahwa sebenarnya sejak tahun 2006 guru agama telah mendapatkan tunjangan sebesar Rp200 ribu. Namun tidak semua guru agama mendapatkannya, karena jumlah guru agama semakin meningkat. Akibatnya ada di antara guru agama yang tidak dapat tunjangan karena keterbatasan anggaran.

Read the rest of this entry

Asyiiik, Guru Honorer Harus di Angkat jadi PNS

  Jakarta Semua guru honorer harus diangkat menjadi CPNS. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR RI bersama Mendiknas M Nuh, Menag Surya Dharma Ali, Menpan EE Mangindaan, dan kepala Badan Kepegawaian Negara di DPR, kemarin (25/1). Sementara itu, guru honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD juga harus diperhatikan. Terutama menyangkut kesejahtaraan mereka..

Rapat gabungan yang dipimpin Ketua Komisi VIII Burhanuddin Napitupulu itu menyepakati persoalan guru honorer harus segera dituntaskan menyusul segera disahkannya rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan guru honorer. Untuk mempercepat itu, segera dibentuk panita perja (panja) yang anggotanya gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X.

Tugas panja memberi masukan untuk RPP agar tidak ada diskriminasi terhadap guru honorer. Masa kerja panja adalah satu bulan. Dalam rapat itu juga disepakati bahwa kesejahteraan guru juga menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. “Guru yang sudah menjadi CPNS namun belum diangkat harus segera ditetapkan menjadi PNS tanpa seleksi, melainkan cukup dengan verifikasi administrasi,” terang Burhanuddin.

Read the rest of this entry

Jangan Abaikan Nasib Guru non-PNS

Desakan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan bagi guru nonpegawai negeri sipil, terutama guru swasta, guru tidak tetap, guru honorer, dan guru wiyata bhakti, terus menguat.

Ini karena keberadaan para guru nonpegawai negeri sipil itu tetap dibutuhkan untuk mendidik anak-anak bangsa karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan guru sesuai kebutuhan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Tuntutan untuk segera merealisasikan perlindungan untuk menjamin perbaikan kesejahteraan dan karier guru nonpegawai negeri sipil (non-PNS) itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berlangsung di Balikpapan, Minggu (24/1/2010). Hadir dalam pertemuan itu lebih dari 700 pengurus PGRI provinsi dan kota/kabupaten dari seluruh Indonesia. 

Read the rest of this entry

PNS Pemkab Bantul Tak Lagi Bisa Akses Facebook di Kantor Mulai 1 Februari 2010

Terhitung mulai 1 Febuari 2010 nanti, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa lagi mengakses Facebook di kantor. Pasalnya, Pemkab sudah sepakat untuk memblokir situ tersebut selama jam kerja. Penyebabnya karena selama ini akvitas online telah memperlambat koneksi dan menggangu kinerja mereka.

Read the rest of this entry

Wah… Penghasilan Guru PNS Paling Tinggi

Penghasilan guru lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil atau PNS lainnya. Itu terjadi karena hanya guru yang mendapatkan tunjangan kependidikan sebagai tambahan pada komponen penghasilannya.

Informasi tersebut terungkap dalam Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Buku tersebut diterima Kompas di Jakarta, Kamis (14/1/2010).

Tunjangan kependidikan untuk guru bergolongan II/a dengan masa kerja 10 tahun ditetapkan senilai Rp 286.000 per bulan. Oleh karenanya, jika ditambahkan dengan komponen penghasilan lainnya, maka penghasilan bersih seorang guru golongan II/a dan belum kawin akan mencapai Rp 2.489.635 per bulan.

Read the rest of this entry

DAFTAR PESERTA UJIAN TERTULIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2009-2010

PENGUMUMAN
Nomor : PENG.1672/OKP/X/2009
Tentang
DAFTAR PESERTA UJIAN TERTULIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2009

Dengan ini diumumkan hasil seleksi administrasi peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2009.

Read the rest of this entry

Donwload Soal Ujian Departemen Agama Tahun Sebelumnya

Bagi Pengunjung yang ingin mengetahui dan mempelajari bentuk soal Departemen Agama tahun sebelumnya, bisa didownload di link berikut ini:

Silahkan Klik link di bawah ini untuk proses download contoh  soal soalnya.

File1 soal cpns depag PENGETAHUAN TEKNISI BAGI GURU DAN DOSEN DI DEPARTEMEN AGAMA:

http://www.ziddu.com/download/2792386/SDEPAGPENGETAHTIANTEKNISGURUAGANIAISLAMEdisiGratis.pdf.html

File2: SOAL SOAL CPNS DEPAG PENGETAHUAN UMUM  GOLONGAN III Tahun Sebelumnya

Read the rest of this entry

Lokasi Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Tempat Ujian Masuk CPNS 2009 untuk masing-masing unit utama yang akan dilaksanakan pada hari kamis (15 Oktober 2009) dapat dilihat pada link berikut:

Read the rest of this entry

12 CPNS Banggai Diduga Kantongi SK Siluman

Sedikitnya 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkup Pemkab Banggai diduga mengantongi SK ‘siluman’. Pasalnya, dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2008 lalu, kedua belas nama itu tidak lulus mengikuti test. Anehnya, mereka dinyatakan lulus dan mengantongi SK. Sumber JPNN di Pemkab Banggai mengatakan, selain sudah dinyatakan gugur dalam tes tersebut, ada diantaranya mereka yang tidak pernah mengikuti testing penerimaan CPNS. "Ini aneh masa yang tak lulus tapi mengantongi SK. Lebih aneh lagi tak pernah ikut testing namun dinyatakan lulus dan memiliki SK. Ada apa sebenarnya ini daerah," tanya sumber yang enggan menyebutkan jati dirinya pada publik.

Read the rest of this entry

Lowongan 605 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Merauke

Bagi para pencari kerja yang ingin berkarir sebagai PNS, Pemkab Merauke membuka kesempatan emas. Daerah ujung timur Indonesia itu membuka lowongan 605 formasi CPNS pada Oktober 2009.
Kabag Kepegawaian Setda Merauke, Drs Selestinus Kahol, MM, kepada JPNN mengungkap, kuota 605 lowongan tersebut terbuka untuk terdiri guru sebanyak 219 orang, kesehatan 113 orang, tehnis atau umum sebanyak 95 orang, honorer yang telah masuk dalam data base sebanyak 59 orang dan sekretaris kampung sebanyak 119 orang. Untuk formasi guru, 92 diantara merupakan guru kelas atau dengan kualifikasi DII PGSD sedangkan 127 merupakan guru bidang studi kualifikasi SI/D4. 

Read the rest of this entry

Penetapan Formasi CPNS Alot Baru Ditetapkan Formasi 230 Kabupaten/Kota

JAKARTA–Proses penetapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berlangsong alot. Akibatnya, dari seluruh daerah di Indonesia, hingga Kamis (1/10) baru berhasil ditetapkan formasi seleksi CPNS 2009 untuk 230 kabupaten/kota. Sisanya, sebanyak 294 kabupaten/kota masih dalam tahap penggodokan. Saat ini, prosesnya masih terus dilakukan dengan melalui analisis serta kajian mendalam.

Read the rest of this entry

Lowongan 7.140 Calon Pegawai Negeri Sipil di Kalimantan Tengan (Kalteng)

PALANGKA RAYA– Ini kabar baik bagi pencari kerja. Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang membuka lowongan 7.140  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di seluruh wilayah Kalteng.
Berdasarkan Surat MenPAN RI Nomor 480.F/M.PAN/7/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2009, tenaga kesehatan 75 formasi, teknis 172 formasi, dan honor 118 formasi.

Read the rest of this entry

Rekrutmen CPNS Online, Depperin Gelontorkan Rp 800 Juta

JAKARTA, – Pemerintah menggelontorkan Rp 800 juta untuk penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Departemen Perindustrian tahun 2009 ini. Anggaran ini dialokasikan untuk tahapan rekrutmen CPNS secara online, baik lamaran, ujian, hingga pengumuman.

"Kami memang mengeluarkan anggaran yang besar untuk ujian rekrutmen CPNS ini secara online," kata Sekjen Departemen Perindustrian Agus Tjahajana, saat membuka ujian rekrutmen CPNS secara online, di Departemen Perindustrian, Jakarta, Sabtu (8/8).

Read the rest of this entry

Terapkan Reformasi Birokrasi, Depperin Rampingkan Jumlah Pegawai

Jakarta – Terapkan reformasi birokrasi, Departemen Perindustrian berencana untuk merampingkan jumlah pegawainya menjadi sekitar 900 orang dari jumlah yang ada sekarang sekitar 2.000 orang.
Hal ini disampaikan oleh Sekjen Departemen Perindustrian Agus Tjahayana ketika ditemui di kantor Departeme Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (8/8/2009).

Read the rest of this entry

350 Atlet Berprestasi Diangkat Jadi PNS

Medan ( Berita ) :  Deputi  Mennegpora Bidang Peningkatan Prestasi dan Iptek,  Tunas Dwidarto, mengatakan, selama tahun 2008 tercatat 350 atlet yang dinilai berprestasi telah  diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS) setelah mereka memenuhi segala persyaratan.

“Atlet yang terpilih menjadi PNS itu telah melewati seleksi ekstra ketat dan mereka ditempatkan di Dinas Pemuda dan Olahraga di tanah air,” katanya  di Medan, Rabu [19/08] , usai  seminar nasional “Penggunaan Keuangan Daerah Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga ” yang diselenggarakan oleh Pengurus  KONI Kota Medan.

Read the rest of this entry

Bangka Kekurangan 2.000 PNS Tahun 2009

Formasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk kebutuhan Pemkab Bangka Tengah, Bangka Belitung hingga kini belum terisi hingga 2.000 PNS.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangka Tengah Wahyu Nurrakhman, idealnya jumlah PNS di Bangka Tengah sebanyak 4.700-an PNS, namun saat ini baru mencapai 2.242 orang.

Read the rest of this entry

Pengumuman Penetapan Prioritas Tenaga Honorer Menjadi CPNS Formasi 2009 di Lingkungan Pemerintah Kuningan

 

Selengkapnya

DPRDSU Desak Poldasu Secepatnya Tuntaskan Penyelidikan Kasus CPNS Nisel

Komisi A DPRD Sumut mendesak Poldasu secepatnya menuntaskan penyelidikan kasus penerimaan CPNS Nisel (Nias Selatan) tahun anggaran 2008 – 2009, karena diduga telah terjadi penyimpangan, sesuai pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif.

Hal itu diungkapkan Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Zakaria Bangun SH MH dan Ir Edison Sianturi dalam rapat dengar pendapat dengan Poldasu, Sekda Nisel Hengky Yusuf dan anggota LSM GPN diantaranya Ododogo Lase (ketua), Reman Gulo, Jalu Zalukhu, Iwan Bu’ulolo, Edu Baene, Iqbal Ndruru dan Yeremia Lase yang mengadukan kasus penyimpangan CPNS Nisel, Senin (10/8) di DPRD Sumut.

Read the rest of this entry