BKD Ingatkan PNS dan CPNSD Tegakkan Disiplin

politiksaman.com-Lahat (13/07), Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD dan Diklat) Lahat, Hermansyah Silin SSOs MM menegaskan, bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat untuk menegakkan disiplin. Bagi CPNSD dan PNS yang kedapatan ‘bolos’ atau dengan sengaja tidak masuk ke kantor, maka akan mendapatkan sangsi berat kedepannya. “Kami sudah menstreshing Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada saat ini untuk bertindak tegas, terutama bagi pegawai daerah yang tidak menunjukkan kualitas dan etos kerja yang terbaik bagi masyarakat, sesuai peran dan fungsinya di lapangan, seperti tidak masuk kerja atau membolos di jam kerja,” ungkap Hermansyah Silin, kemarin (12/07). Untuk sanksi atau hukuman yang akan di jatuhkan, Hermasnyah menegaskan ada beberapa tingkatan, sesuai batasan kesalahan dan pelanggarannya. Seperti mulai dari tindakan teguran, lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan sekalipun. Untuk tindakan pemecatan, di tegaskan Hermansyah, hal bukan tidak mungkin benar-benar akan di terapkannya kedepan, sesuai dengan instruksi Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, yang intinya menginginkan perubahan birokrasi kepemerintahan yang ada.

 

Semua ini tentunya kedepan juga tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh atasan masing- masing dimana pegawai tersebut bekerja, baik itu di satuan kerja perangkat desa (SKPD) maupun yang ada di kecamatan sekalipun. Tinggal bagaimana kedepannya atasan yang ada merealisasikannya di lapangan, demi pembenahan secara menyeluruh, dan demi peningkatan pelayanan ke masyarakat tentunya. “Jelas semua ini butuh ketegasan dari masing-masing atasan yang ada, seperti apabila di temukan bahwasanya pegawai di instansinya tidak masuk kerja, dan hanya di setiap bulan hanya mengambil gaji, duduk manis di rumah tanpa memperdulikan kewajibannya di kantor, sehingga banyak sekali pekerjaan yang terbengkalai, jelas ini merugikan.

Hal ini yang akan kita pertimbangkan keberadaannya sebagai pegawai kedepannya,” Ujar Hermansyah. Ditambahkannya, apabila melalui tahapan awal si oknum pegawai yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan aturan yang ada, maka atasan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak inspektorat guna memeriksa, apa alasannya tidak pernah masuk kerja, sebelum nantinya sanksi berat sekalipun akan dapat di jatuhkan baginya. “Dalam kasus ini, pihak BKD memang tak dapat mengambil keputusan tanpa adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Untuk itu, dalam memberikan hukuman, diperlukan surat rekomendasi dari mereka, guna menjatuhkan sanksi,” Ucapnya. Hal ini semua dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30, apakah pegawai tersebut akan dimutasi ke tempat lain atau dipecat dari kantor dimana yang bersangkutan bekerja sebelumnya. “Kita disini tidak akan main-main dalam mengambil sikap tegas terhadap pegawai nakal, bagi yang bolos, hal ini tidak akan dibiarkan lebih lama, dan bersiaplah menerima mutasi atau pemecatan nantinya.” Papar Herman secara tegas. (firdaus*)

Iklan

Posted on 14/07/2010, in Berita CPNS and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: