Antasari Divonis Bersalah

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar harus bersiap mendekam lama di balik jeruji tahanan. Itu setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/2), memvonis Antasari 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Antasari tampak tenang saat Ketua Majelis Hakim Herri Swantoro mengetuk palu usai membacakan putusan. Namun dia langsung mengambil sikap tegas.
‘’Kami sangat menghargai objektifitas hakim. Namun beri kami kesempatan untuk mewujudkan keadilan, kami akan mengajukan banding,” kata Antasari setelah sempat berkonsultasi dengan tim penasehat hukumnya. Sikap Antasari tersebut langsung disambut tepuk tangan oleh pengunjung sidang.

Setelah sidang ditutup, Antasari yang mengenakan batik lengan panjang warna kuning langsung berdiri dan berbalik ke arah pengunjung sidang. Pandangan matanya lantas mencari istri dan kedua putrinya yang ada di deretan pengunjung sidang. Sementara suasana ruang sidang Prof H Oemar Seno Adji makin riuh karena puluhan jurnalis berusaha mendekat ke arah Antasari.
Akibatnya, dua putri Antasari, Andita Dianoctora Antasari Putri dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri, sampai harus melompati kursi untuk bisa sampai ke ayahnya itu. Saat bertemu, ketiganya lantas berpelukan. Antasari yang matanya tampak berkaca-kaca, menciumi pipi kedua putrinya itu.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Antasari terbukti secara sah bersalah turut serta melakukan penganjuran melakukan pembunuhan berencana. Itu sesuai dengan dakwaan jaksa yang menjerat dengan pidana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP.
Unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, menurut hakim, telah terpenuhi. Hakim menilai ada hubungan antara Antasari, Sigid Haryo Wibisono, dan Wiliardi Wizar dalam melakukan perbuatan itu. Yakni adanya pertemuan di rumah Sigid di Jalan Pati Unus, Jaksel, dan Antasari yang bercerita tentang teror yang dialaminya.
Kemudian ada penyerahan amplop coklat berisi foto Nasrudin, mobil, dan rumahnya, serta penyerahan uang Rp500 juta. “Sehingga terdapat rangkaian perbuatan dan kerja sama antara terdakwa, Sigid Haryo Wibisono, dan Wiliardi Wizar,” urai hakim Prasetya Ibnu Asmara.
Antasari juga disebut terbukti dalam melakukan penganjuran. Itu ditunjukkan dengan Wiliardi yang mencari orang untuk menghentikan teror setelah bertemu dengan Antasari dan Sigid. “Terdakwa memberikan sarana dengan memberikan keterangan-keterangan tentang teror,” kata hakim.
Putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa juga diberikan majelis hakim dalam sidang yang digelar terpisah terhadap Sigid Haryo Wibisono, Wiliardi Wizar, Jerry Hermawan Lo. Masing-masing divonis 15, 12, dan 5 tahun penjara.
Menurut hakim Charis Mardiyanto yang memimpin sidang Sigid, terdakwa ikut dalam perencanaan pembunuhan itu meski keterlibatannya secara tidak langsung. “Unsur direncanakan menghilangkan nyawa orang terpenuhi. Namun, terdakwa tidak secara langsung terlibat. Dia hanya turut serta,” kata Charis.
Meski memiliki pertimbangan hukum hampir sama dengan putusan dalam sidang Antasari, majelis hakim dalam sidang Sigid tidak bulat dalam memberikan putusan. Albertina Ho, anggota majelis hakim, menyatakan disenting opinion (berbeda pendapat). Dia justru mengajukan hukuman lebih berat bagi Sigid.
Albertina beralasan, Sigid dinilai mengetahui maksud Antasari Azhar yang mengatakan agar Sigid “mengamankan” kasus itu. “Berdasarkan transkrip pembicaraan, terdakwa memahami secara tersirat bahwa ada perintah untuk membunuh,” kata Albertina Ho.
Sementara dalam sidang Wiliardi, majelis hakim yang dipimpin hakim Artha Theresia juga menyatakan terdakwa ikut dalam perencanaan pembunuhan. Selain itu, mantan Kapolres Jaksel itu mencari eksekutor yang disebut akan menjalankan tugas negara. Sehingga dia dipertemukan oleh Jerry Hermawan Lo dengan Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo.
Para penasehat hukum para terdakwa kompak keberatan dengan putusan majelis hakim. Mereka langsung mengajukan banding. “Pertimbangan hakim sangat dangkal. Kita (penasehat hukum, red) menilai ada rekayasa, tapi hakim tidak menjelaskan itu,” kata M Assegaf, salah satu kuasa hukum Antasari, usai sidang.
Dia mencontohkan tentang peristiwa di kamar 803 Hotel Gran Mahakam antara Antasari dan Rani Juliani yang direkam. Demikian juga Sigid yang merekam pertemuan dengan Antasari. “Seorang hakim yang profesional, harusnya memberikan alasan kenapa tidak menjelaskan itu. tidak cukup hanya dengan menyatakan unsur-unsur pasal telah terbukti,” kritik pengacara senior itu.
Maqdir Ismail, penasehat hukum Antasari lainnya, enggan berspekulasi dengan dugaan adanya intervensi pada majelis hakim dalam memberikan putusan. “Yang jelas, putusan ini menunjukkan hakim sangat ragu-ragu,” katanya. Dia memberi contoh kesaksian Wiliardi Wizar tentang adanya tekanan yang tidak dipertimbangkan hakim.
Sementara Sholeh Amin, penasehat hukum Sigid mengatakan, tidak ada satu pun saksi fakta yang mengungkapkan adanya pembicaraan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Sigid, Antasari, dan Wiliardi. “Artinya, antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan tidak berkorelasi,” tegasnya.
Meski menyatakan banding, Sigid sepertinya lega lolos dari hukuman mati. Berdasarkan pengamatan JPNN, setelah sidang selesai, Sigid langsung mendatangi tim pengacara. Salah seorang pengacara berbisik kepada dia. Keduanya lantas tertawa bebarengan. Tanpa banyak berkomentar, Sigid yang mengenakan batik cokelat itu langsung keluar ruangan sidang menuju mobil yang membawanya ke tahanan Polda Metro Jaya.
Santrawan T Paparang, kuasa hukum Wiliardi juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, sejumlah fakta hukum tidak dipertimbangkan majelis hakim saat mengambil putusan. “Banyak fakta-fakta yang tidak dipakai. Jelas, kami akan banding,” tegasnya. Dia menyebut, keterangan ahli balistik dan ahli pidana yang tidak digunakan hakim dalam pertimbangannya.
Jaksa Agung Pastikan Banding
Di bagian lain, Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan pihaknya akan melakukan banding atas putusan majelis hakim PN Jaksel dalam putusan Antasari Cs. “Kalau di bawah tuntutan jaksa, itu tolok ukurnya pasti kita banding,” kata Hendarman di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) itu mengatakan, jika putusan dan tuntutan terpaut jauh, biasanya jaksa akan melakukan banding. Meski demikian, jaksa akan tetap menggunakan waktu tujuh hari untuk menyatakan pendapat.
Apakah vonis yang berbeda jauh dengan tuntutan mati karena bukti-bukti yang diajukan jaksa lemah? “Bukan masalah buktinya lemah, ternyata majelis hakim memutuskan, ada perbuatan dan bersalah. Itu yang penting. Kalau bebas, lah itu berarti kan tidak terbukti. Yang penting bahwa perbuatan itu ada dan dinyatakan bersalah,” kata Hendarman.
Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan akan menggelar sidang kode etik tanpa menunggu proses banding. Hal itu untuk membahas tentang nasib Wiliardi di korps baju coklat itu. “Iya kita… tidak usah (menunggu banding, red). Setelah ini nanti dinyatakan selesai persidangan dan upaya hukum bersangkutan, tentunya kode etik profesi akan diberlakukan bagi yang bersangkutan,” kata Kapolri.
Apakah akan mengarah ke pemecatan dari kesatuan? “Iya nanti akan mengarah ke sana,” kata Kapolri.
Saat Vonis, Pimpinan KPK Pilih Raker
Ke mana para pimpinan KPK saat Antasari Azhar menghadapi vonis berat hakim PN Jakarta Selatan kemarin? Sejak pagi, mereka tengah menyelenggarakan rapat kerja yang membahas masalah penindakan korupsi di kawasan Bogor.
Empat pimpinan KPK menghadiri rapat kerja itu. Mereka adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Bibit Samad Rianto, Chandra Marta Hamzah dan M Jasin. Hanya, Haryono yang tinggal menjaga kantor. “Saya yakin para pimpinan juga menyaksikan dan mengikuti vonis untuk Pak Antasari,” jelas seorang sumber di internal lembaga itu.
Dalam rapat itu, pimpinan KPK akan membahas banyak hal. Di antaranya efektivitas penindakan korupsi, termasuk membahas insiden di antarnya Mantan Jamintel Wisnu Subroto oleh Direktur Penuntutan Feri Wibisono usai bersaksi untuk Anggodo Widjojo, pekan lalu. Kasus ini memang amat menyita perhatian pimpinan KPK.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan bahwa rapat itu sudah diagendakan sangat lama. Bahkan, sebelum majelis hakim yang menyidangkan Antasari menjadwalkan penjatuhan vonis untuk Antasari, kemarin. “Ini sudah program kerja lama. Jadi, tidak ada kesengajaan menjadwalkan raker agar berbarengan dengan vonis Pak Antasari,” ungkapnya. Dia mengungkapkan raker tersebut demi perbaikan kinerja pemberantasan korupsi ke depan.
Johan menjelaskan sejumlah pegawai KPK juga mengikuti pembacaan vonis untuk mantan pimpinannya itu secara seksama. Mereka menyaksikan itu dari televisi yang ada di kantornya. “Pegawai juga mengikuti pembacaan (vonis, red),” jelasnya.
Namun terkait vonis berat itu, Johan tak bisa berkomentar banyak. “Secara institusi ini merupakan wilayah hukum,” ucapnya. Tapi secara pribadi, Johan yang juga menjadi Ketua Paguyuban Karyawan di KPK itu berharap agar Antasari dan keluarganya diberikan ketabahan. “Saya berharap Pak Antasari dan keluarga tabah. Bagaimanapun kita pernah bersama,” terangnya.
Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto yang ditanya soal vonis 18 tahun terhadap mantan koleganya itu memilih mengunci bibir. “No comment, terima kasih,” ucapnya.
Saat Antasari menghadapi kasus tersebut, para pimpinan KPK seolah-olah membuat garis demarkasi dengan kasus yang dihadapi mantan ketuanya itu. Tak sekali pun para pimpinan KPK pernah mendatangi persidangan kasus pemmbunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.
Saat jaksa kasus itu menuntut mati Antasari, tak seorang pun pimpinan KPK yang bersedia mengomentari tuntutan hukuman tersebut. Sikap inilah yang belakangan mengundang empati pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Diam-diam Buyung menemui Antasari di tahanan.
Dalam menghadapi kasus itu yang terlihat, hanya sekali Chandra Marta Hamzah mendatangi persidangan. Itu pun kapasitasnya sebagai saksi dalam persidangan tersebut. Usai memberikan keterangan, Chandra terlihat mencium koleganya itu.
Wiliardi Tak Langsung Dipecat
Meski sudah divonis 12 tahun, Kombes Wiliardi Wizar tak langsung diberhentikan dari anggota Korps Bhayangkara. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri akan membentuk komisi kode etik untuk menentukan nasib mantan Kapolres Jaksel itu.
‘’Disidang dulu nanti,’’ kata Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Oegroseno. Menurut Oegroseno, penentuan berakhirnya karir Wiliardi di Kepolisian harus melalui proses komisi kode etik. ‘’Pemberhentian tidak dengan hormat itu harus melalui komisi. Tidak bisa saya yang mengatakan. Kalau pidananya saja sudah, itu akan lebih kuat, apalagi disiplinnya,’’ katanya.
Berdasarkan aturan disiplin kepolisian, seorang anggota polisi yang dihukum minimal tiga bulan penjara, maka anggota tersebut kemungkinan besar akan diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. ‘’Kita tunggu prosesnya,’’ kata jenderal dua bintang itu.
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Ito Sumardi secara terpisah mengatakan, putusan sidang merupakan wewenang hakim. ‘’Secara moral tentu kalau ada anggota terkena kasus kita prihatin. Tapi, ini hukum, biarkan ditegakkan seadil-adilnya,’’ katanya.
Vonis bersalah itu juga membuktikan kerja polisi sudah benar. ‘’Kalau hakim memutus bersalah, berarti terbukti berarti tidak ada rekayasa,’’ kata pengganti Komjen Susno Duadji itu.(rdl/fal/aga/sof/git)

Iklan

Posted on 12/02/2010, in national and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: