Arsip Blog
Non-Muslim Inggris Mulai Lirik Sistem Pengadilan Syariah
.jpg)
Non-Muslim di Inggris kini banyak yang beralih ke pengadilan syariah untuk menyelesaikan pertikaian baik dalam masalah kehidupan sehari-hari maupun pertikaian bisnis. Data lembaga Muslim Arbitration Tribunal (MAT) menunjukkan, dari kasus-kasus yang mereka tangani, lima persen diantaranya kasus-kasus yang melibatkan non-Muslim.
Menurut surat kabar Times, non-Muslim di Inggris lebih senang menyelesaikan persoalannya di pengadilan syariah karena pengadilan syariah dianggap tidak terlalu formal dan tidak berbelit-belit dibandingkan jika mereka membawa kasusnya ke pengadilan berdasarkan hukum Inggris.
Sengketa Ekonomi Syariah Harusnya Diselesaikan Melalui Pengadilan Agama Saja
(1).jpg)
Meski menyambut baik Pengesahan Rancangan UU Perbankan Syariah sudah disahkan menjadi UU oleh DPR, masih ada sedikit yang mengganjal dalam proses penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah yang termuat dalam UU Perbankan Syariah.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. A Sahal Mahfudz menilai, agar penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah ini hanya diselesaikan di Pengadilan Agama, meskipun mandat UU penyelesaian sengkata bersifat opsional. Ia menyatakan, proses menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, baik itu pihak bank syariah ataupun pihak nasabah, dalam UU tersebut diberi opsi pilihan di beberapa lembaga pengadilan. Antara lain, di Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), ataupun di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
Jakgung: Pengadilan Tipikor di Bawah Pengadilan Umum
Jaksa Agung, Hendarman Supandji, tetap memandang pelu adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk itu, ia berpendapat pembahasan Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus diselesaikan.
"Pengadilan Tipikor harus ada karena itu amanat undang-undang. Undang-undang ini harus cepat diselesaikan sebelum batas akhir 19 Desember 2009," kata Hendarman, pada wartawan, di Cibodas, Jawa Barat, Sabtu (27/6) malam.
Pengadilan Australia Menolak Banding Pembangunan Sebuah Sekolah Islam di Sydney
Sebuah langkah yang dinilai menghancurkan usaha keras komunitas Muslim di negeri ini. Pada hari Selasa (2/6) pengadilan Australia menolak banding yang diajukan oleh Jam’iyah Qur’aniyah tertanggal Mei 2008, terhadap keputusan Dewan Kota Camden yang menolak untuk membuka secara resmi sebuah sekolah Islam di salah satu daerah pinggiran yang berada di sebelah barat Sydney.
Koran Sydney Morning Herald pada hari Rabu (3/6) memberitakan keputusan Pengadilan Bumi dan Lingkungan Hidup bahwa rencana pembangunan sebuah sekolah Islam, yang direncanakan berkapasitas 900 siswa mulai tingkat dasar hingga menengah itu tidak sesuai dengan persyaratan pembangunan di wilayah ini.
