BPKP Akan Audit Semua Lembaga Negara

Setelah mengaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berencana mengaudit seluruh lembaga negara.

"Seluruh departemen dan non departemen akan diaudit. Non departemen itu seperti MA, MK, dan lain-lain," kata Kepala BPKP Didi Widayadi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2009).

Audit BPKP terutama ditujukan bagi sekjen departemen dan non departemen. Karena menurut Didi, sekjen merupakan penguasa dan pengguna anggaran di institusinya.

"Kalau departemen kementrian dan lembaga, pengguna anggarannya menteri. dan penguasanya sekjen," terang Didi.

Sementara lembaga negara yang akan diaudit berikutnya yakni Bappenas dan Depkeu. Lainnya, DPR, Kejaksaan, dan Setjen DPR. Audit BPKP tersebut menurut Didi tidak terekspos kepada publik, hanya kepada user.

"Kami lakukan secara simultan pada isu-isu strategis dan hanya ada di Bappenas, seperti danah hibah. Di KPK, seperti USD720ribu dari Bank Dunia dan USD600ribu dari Bank Global," paparnya.

Menurut Didi, pihak BPKP tidak akan membatasi lembaga negara yang akan diauditnya. Apapun lembaganya, siapapun yang menerima keuangan negara harus berakuntabilitas, dikontrol, dan diawasi.

"Mau penyadapan, sidik jari, semua bekerja harus dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Jangan hanya habis uang, tapi manfaatnya tidak diperhatikan. Jadi banyak kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti. Itu yang menyebabkan audit internal sulit.(hri)

BY: Okezone